Jakarta, 30 April 2025 — CEO Crypto Exchange TRIV, Gabriel Rey, mendorong pemerintah Indonesia melalui lembaga pengelola kekayaan negara, Danantra, untuk mulai mempertimbangkan kepemilikan cadangan strategis dalam bentuk Bitcoin. Hal ini disampaikannya dalam forum Cryptalk with TRIV bertajuk Cryptocurrency: 2025 Beyond Borders – Next-Gen Solutions for Global Transactions, pada Selasa (29/4/2025).
Menurut Gabriel, strategi ini dapat menjadi instrumen tambahan dalam menjaga ketahanan nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menilai ketergantungan pada Surat Berharga Negara (SBN) sebagai satu-satunya alat intervensi sudah tidak cukup.
“Nah kalau menurut saya pribadi ya, bukan saya menggurui, Danantra mungkin harus punya strategi bitcoin reserve seperti negara-negara lain. Ini tujuannya apa? Jadi ketika dibutuhkan intervensi terhadap rupiah, ini gak cuma bergantung dengan SBN,” ujarnya.
Ia mencontohkan strategi yang diterapkan China, yang diketahui memiliki sekitar 195 ribu Bitcoin. Negeri Tirai Bambu tersebut bahkan pernah memanfaatkan cadangan kripto itu dalam strategi moneter untuk melemahkan nilai Yuan dalam rangka pengelolaan pajak dan devisa.
Adopsi Bitcoin secara global memang terus meningkat, tidak hanya oleh investor ritel tetapi juga institusi dan beberapa negara. Dalam konteks ini, Anthony Leong, Wakil Sekretaris Jenderal HIPMI, juga mengemukakan pandangan serupa. Dalam diskusi bertema Harnessing Cryptocurrency: Innovative Strategies for Corporate Financial Management pada Rabu (26/2/2025), Anthony menyebut Bitcoin sebagai opsi strategis dalam membantu pelunasan utang negara yang kini mencapai sekitar Rp8.000 triliun.
“Bagaimana Presiden Prabowo dengan Danantra, beliau efisiensikan anggaran raise Rp750 triliun, ada sekitar Rp300-an triliun. Kenapa sisa dari efisiensi ini tidak dipikirkan untuk investasi ke satu kripto yang paling signifikan, misal Bitcoin,” ujarnya.
Pernyataan ini menambah sorotan terhadap potensi kripto, khususnya Bitcoin, sebagai bagian dari strategi keuangan negara. Meskipun masih kontroversial, pandangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi Bitcoin dalam diskursus kebijakan fiskal dan moneter global.