Debat calon presiden Korea Selatan memanas dengan isu crypto. Dua kandidat utama, Lee Jae-myung dan Kim Moon-soo, membuka sesi debat publik dengan janji legalisasi Bitcoin ETF dan peluncuran stablecoin berbasis won.
Dengan sekitar 15 juta warga Korsel terlibat dalam aset digital, isu ini langsung menyita perhatian publik, khususnya pemilih muda yang melek teknologi. Kedua capres berlomba menarik simpati lewat reformasi regulasi crypto, di tengah ketatnya persaingan menjelang pemilu (3/6/2025).
Capres Korea Tarik Simpati Gen Z & Investor crypto
Angka partisipasi dalam dunia aset digital di Korea Selatan melonjak drastis dalam lima tahun terakhir. Saat ini lebih dari 30% populasi Korea Selatan memiliki atau pernah bertransaksi crypto. Fakta ini menjadikan pemilih crypto sebagai kekuatan elektoral baru yang tak bisa diabaikan.
Kondisi ini mendorong dua kandidat terkuat, Lee Jae-myung (Demokrat) dan Kim Moon-soo (Partai Kekuatan Rakyat), untuk merumuskan kebijakan digital asset yang progresif. Dalam debat nasional yang disiarkan langsung, keduanya secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap legalisasi ETF Bitcoin dan reformasi pasar stablecoin.
Janji Legalkan Bitcoin ETF & Buka Akses Institusi
Saat ini, Korea Selatan masih melarang spot Bitcoin ETF, yang membuat seluruh volume transaksi crypto berasal dari investor ritel. Namun, para kandidat menjanjikan pelonggaran kebijakan untuk membuka jalan bagi investor institusional, termasuk dana pensiun nasional, agar dapat berpartisipasi di pasar crypto.
Menurut Ki Young-ju, CEO CryptoQuant, dukungan capres terhadap ETF bisa menjadi titik balik.
“ETF Bitcoin bukan sekadar produk investasi. Ini pintu masuk bagi koneksi yang lebih kuat antara dunia crypto dan pasar modal tradisional,” jelasnya.
Stablecoin Lokal Jadi Solusi Atasi Kapitalisasi Asing
Lebih dari itu, Lee Jae-myung bahkan berani melangkah lebih jauh. Ia mengusulkan pengembangan pasar stablecoin yang didukung mata uang lokal won, sebagai alternatif terhadap dominasi USDT dan USDC.
Tujuannya jelas, mengurangi ketergantungan pada stablecoin asing dan mencegah aliran modal keluar dari negara.
“Kita harus membangun sistem stablecoin berbasis won agar kekayaan nasional tidak bocor ke luar negeri,” tegas Lee dalam diskusi kebijakan ekonomi.
Dalam Q1 2025 saja, 56,8 triliun won dilaporkan keluar dari exchange domestik, dan hampir setengahnya menggunakan stablecoin dolar. Lee menekankan perlunya regulasi penerbitan stablecoin domestik, yang akan diatur dalam Digital Asset Basic Act, rancangan undang-undang baru yang mengatur status hukum aset digital.
RUU ini akan mewajibkan penerbit stablecoin mendaftarkan diri ke Financial Services Commission (FSC) dan memiliki cadangan minimum 50 miliar won, guna menjamin likuiditas dan mencegah risiko sistematik.
Ada Skeptisisme, Tapi Crypto Sudah Jadi Isu Politik
Meski proposal crypto ini dinilai menjanjikan, tidak semua pihak optimis. Sejumlah pengamat dan investor muda mempertanyakan pemahaman teknis para capres, terutama saat salah satu kandidat terlihat kebingungan menjawab soal teknis perbedaan USDT dan USDC dalam sesi tanya jawab.
Namun, di sisi lain, wacana ini menciptakan harapan baru akan regulasi yang lebih inklusif dan transparan, terlebih Korea Selatan juga sedang menyiapkan fase kedua kerangka regulasi crypto nasional yang akan rilis pada semester kedua 2025. Fase ini mencakup perlindungan investor dan potensi sanksi pidana atas manipulasi pasar.