Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kejati Jakarta) mengungkap adanya kasus suap melibatkan seorang jaksa, yang mengambil uang Rp11,5 miliar dari eksekusi pengembalian barang bukti kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit untuk para korban.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan menyampaikan, pihaknya tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap penanganan perkara eksekusi barang bukti kasus investasi bodong robot trading Fahrenheit.
“Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 telah dilaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti sebesar kurang lebih Rp61,4 miliar, atas bujuk rayu kuasa hukum korban yaitu BG dan OS, sebagian di antaranya senilai Rp11,5 miliar diberikan kepada oknum jaksa inisial AZ yang saat ini menjabat selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri Landak Kalimantan Barat, dan sisanya diambil oleh dua orang kuasa hukum,” tutur Syahron kepada wartawan, Kamis (27/2/2025).
Menurutnya, uang tersebut seharusnya dikembalikan kepada korban investasi bodong robot trading Fahrenheit yang diwakili oleh BG dan OS selaku kuasa hukum. Namun, keduanya malah bekerja sama dengan jaksa AZ dengan hanya mengembalikan sebesar Rp38,2 miliar.
“Dan sisanya senilai Rp23,2 miliar dibagikan kepada oknum jaksa inisial AZ dan kuasa hukum korban,” jelas dia.
Periksa Sejumlah Pihak
Penyidik Kejati Jakarta telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak pada 24 Februari 2025, salah satunya jaksa AZ dan kuasa hukum inisial BG yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.
“Satu orang saksi inisial OS berstatus selaku kuasa hukum korban belum memenuhi panggilan. Untuk itu kuasa hukum korban diimbau agar kooperatif menjalani proses hukum,” ungkapnya.
Atas perbuatannya, jaksa AZ dikenakan disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 Huruf e, Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.