Liputan6.com, Jakarta – Kantor Jaksa Agung Ohio menerbitkan imbauan bagi konsumen untuk menanggapi kasus penipuan kripto. Ada 6 langkah yang perlu dilakukan ketika pemilik kripto jadi korban penipuan.
Panduan yang diterbitkan pada 11 Juni 2025 ini merespons kekhawatiran atas meningkatkan kasus penipuan yang menyasar investor kripto. Hal ini juga seiring ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya minat publik terhadap kripto.
“Jenis kripto yang umum termasuk bitcoin, ethereum, binance, dan ripple. Penipu menyukai kripto karena kurangnya perlindungan yang biasanya ada pada bentuk pembayaran lain, serta sulitnya melacak dana setelah dikirim,” tulis Kantor Jaksa Agung Ohio tersebut, mengutip Bitcoin.com, Minggu (15/6/2025).
Ada enam langkah yang bisa dilakukan oleh korban penipuan kripto. Pertama, menghentikan segala bentuk pengiriman mata uang kripto lebih lanjut. Penipu sering kali melanjutkan kontak awal dengan tawaran palsu untuk memulihkan dana yang dicuri, dengan menyamar sebagai pejabat pemerintah, agen pemulihan, atau pengacara.
“Penipuan gelombang kedua ini dirancang untuk menguras lebih banyak uang dari korban yang sudah tertipu,” seperti dikutip.
Kedua, mengumpulkan seluruh bukti terkait penipuan, termasuk transkrip percakapan, email, URL situs web, nomor telepon, dan tanda terima transaksi. Menyimpan bukti sangat penting untuk penyelidikan oleh penegak hukum dan upaya pemulihan di masa depan.
Ketiga, Kantor Jaksa Agung Ohio juga menyarankan korban untuk melindungi akun keuangan dan identitas pribadi mereka. Ini bisa merujuk pada akun rekening bank yang dimiliki.
Jika data sensitif atau informasi pembayaran telah dibagikan, konsumen sebaiknya meminta peringatan penipuan atau pembekuan kredit dari tiga biro kredit utama—Equifax, Experian, dan Transunion. Langkah-langkah ini gratis dan tidak memengaruhi skor kredit.
Keempat, korban diminta segera melaporkan penipuan tersebut ke otoritas lokal, negara bagian, dan federal yang relevan, termasuk Divisi Sekuritas dari Departemen Perdagangan Ohio, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC), dan Departemen Kehakiman AS (DOJ).