Jakarta, 8 Juli 2025 — Pemerintah Rusia semakin memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan Bitcoin. Sejumlah kementerian seperti Kementerian Energi, Kementerian Pengembangan Digital, dan Layanan Pajak Federal telah menyusun daftar khusus penambang Bitcoin yang dikirim ke wilayah-wilayah dengan aktivitas penambangan tinggi.
Menurut Ivan Chebeskov dari Kementerian Keuangan Rusia, meskipun aturan baru telah diberlakukan sejak akhir 2024, baru sekitar 30% penambang yang mendaftarkan diri secara resmi ke Layanan Pajak Federal.
Pemerintah kini mewajibkan individu dan perusahaan untuk mendaftar sebagai pengusaha jika menggunakan lebih dari 6.000 kWh listrik per bulan untuk menambang. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan listrik bersubsidi dan mengoptimalkan pengawasan serta pemungutan pajak.
Dua undang-undang penting yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin akhir 2024 menjadi dasar hukum pengetatan ini. Salah satu undang-undang melarang warga negara asing menambang di Rusia dan memberi pemerintah kewenangan membatasi penambangan di area tertentu.
Meskipun penambangan kripto telah dilegalkan, perdagangan mata uang kripto di Rusia masih ilegal. Namun demikian, sektor DeFi (keuangan terdesentralisasi) terus berkembang dan mulai diadopsi oleh beberapa lembaga lokal.
Dalam menghadapi pembatasan dan potensi krisis energi, perusahaan listrik Rusia PAO Rosseti tengah mempertimbangkan pemanfaatan listrik berlebih untuk mendukung infrastruktur penambangan secara legal.
Sejak konflik Rusia–Ukraina dimulai pada 2022 dan diberlakukannya sanksi dari Uni Eropa, beberapa bursa kripto internasional berhenti melayani warga Rusia, dan penambangan sempat dilarang di sejumlah wilayah saat musim dingin guna menghindari pemadaman listrik.
Ask ChatGPT