Liputan6.com, Jakarta – Filipina mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) bernomor 421 yang mengusulkan pembentukan cadangan bitcoin strategis nasional. RUU yang diajukan Anggota Kongres Miguel Luis Villafuerte ini mengarahkan bank sentral untuk membeli 2.000 BTC setiap tahun selama lima tahun hingga mencapai 10.000 BTC, dengan masa penguncian selama 20 tahun.
Disebut sebagai Undang-Undang Cadangan Bitcoin Strategis, aset tersebut hanya boleh dijual untuk melunasi utang pemerintah setelah periode penguncian berakhir. Jika disahkan, Filipina akan menjadi salah satu negara Asia pertama yang mengatur cadangan bitcoin melalui legislasi resmi.
Villafuerte menegaskan, langkah ini penting demi memperkuat stabilitas ekonomi dan mendukung kepentingan nasional. Dukungan juga datang dari tokoh industri kripto seperti Miguel Antonio Cuneta yang menilai langkah ini bisa menjadi “taruhan asimetris” menguntungkan, serta CEO BayaniChain Paul Soliman yang menyoroti transparansi cadangan bitcoin yang bisa diaudit publik.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai RUU ini akan menghadapi tantangan politik di parlemen. Luis Buenaventura dari GCash, misalnya, meragukan pengesahannya, namun optimistis bahwa langkah ini dapat mendorong perusahaan lokal mulai mengintegrasikan bitcoin ke neraca keuangan mereka.