Setelah libur panjang sebulan, Senat dan DPR Amerika Serikat kembali bersidang dengan sejumlah agenda penting, termasuk pembahasan regulasi terkait aset digital dan blockchain. Salah satu fokus utama adalah pembahasan Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, regulasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi industri kripto di AS.
CLARITY Act: Proses dan Perkembangan
RUU CLARITY sebelumnya sudah lolos di DPR pada Juli lalu dengan dukungan lintas partai. Kini, Senat diperkirakan akan melanjutkan pembahasan dan amandemen sebelum akhirnya bisa diputuskan dalam sidang pleno. Senator Wyoming, Cynthia Lummis, salah satu tokoh pro-kripto di Kongres, optimistis RUU ini bisa lolos dari komite perbankan pada September, dilanjutkan ke komite pertanian pada Oktober, dan bahkan sampai ke meja Presiden Donald Trump sebelum akhir 2025.
Isu Pimpinan CFTC
Selain CLARITY Act, Kongres AS juga dihadapkan pada isu kursi kosong pimpinan CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Brian Quintenz, kandidat yang diajukan untuk posisi ketua, masih menghadapi tarik-ulur politik, termasuk penundaan voting di komite pertanian serta tekanan dari berbagai pihak. Sementara itu, Caroline Pham kini menjabat sebagai ketua sementara setelah beberapa komisioner kunci meninggalkan posisinya.
Klausul CBDC dalam NDAA
Tak hanya itu, DPR juga memasukkan klausul penting dalam revisi RUU National Defense Authorization Act (NDAA) yang berisi larangan bagi Federal Reserve untuk menerbitkan central bank digital currency (CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari dorongan kelompok Republik yang menentang konsep dolar digital, dengan alasan risiko terhadap privasi dan kebebasan finansial warga AS.
Dengan sejumlah agenda krusial tersebut, arah kebijakan kripto di Amerika Serikat pada akhir 2025 akan sangat bergantung pada dinamika politik di Senat dan DPR dalam beberapa bulan ke depan.