Jakarta, 8 Oktober 2025 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, baik domestik maupun internasional, dalam mengawasi industri aset kripto yang bersifat borderless. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar, dalam acara Diseminasi Kajian Kontribusi Ekonomi Kripto terhadap Perekonomian Indonesia yang digelar LPEM FEB UI.
Dino menjelaskan, pengawasan aset kripto tidak bisa dilakukan sendiri karena transaksi dan pergerakannya lintas negara. Di dalam negeri, OJK menertibkan entitas tak berizin melalui Satgas PASTI, serta menangani penyelewengan perusahaan digital lewat Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
OJK juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), PPATK, BSSN, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan dan ekosistem digital. Di tingkat global, kolaborasi dilakukan bersama UNODC dan regulator keuangan dari berbagai negara untuk memastikan arus aset kripto tetap berjalan secara aman dan terpantau.
“Melalui kolaborasi ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga ikut menentukan arah tata kelola global industri aset digital,” ujar Dino.
Ia menambahkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan keuangan digital tertinggi di Asia Pasifik, di mana transaksi kripto periode Januari–Juli 2025 meningkat dari Rp 44 triliun menjadi Rp 52,7 triliun, dengan total konsumen naik dari 12,9 juta menjadi 16,8 juta. Akumulasi transaksi selama tujuh bulan mencapai Rp 224 triliun, dengan rata-rata kapitalisasi pasar mencapai Rp 29–37 triliun per bulan.
OJK menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem kripto yang aman, transparan, dan inovatif, melalui regulasi adaptif, literasi digital, serta kolaborasi lintas sektor agar Indonesia mampu menjadi pusat ekonomi digital berintegritas dan berdaya saing global.