Jakarta, 17 Oktober 2025 — Pemerintah Australia tengah menyiapkan regulasi ketat untuk memperkuat pengawasan terhadap aset digital. Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengusulkan agar CEO AUSTRAC diberikan kewenangan baru untuk membatasi atau melarang produk berisiko tinggi, termasuk ATM kripto.
Dikutip dari CoinMarketCap, CEO AUSTRAC Brendan Thomas menyebut ATM kripto menjadi perhatian utama karena dapat mengubah uang tunai menjadi mata uang digital secara cepat dan hampir anonim, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk pencucian uang lintas negara.
Data AUSTRAC menunjukkan peningkatan tajam jumlah ATM kripto dari 23 unit pada 2019 menjadi sekitar 2.000 mesin pada 2025. Setiap tahun, tercatat 150.000 transaksi senilai total AUD 275 juta, dengan 72% nilai transaksi dilakukan oleh pengguna berusia 50–70 tahun. Ironisnya, 85% pengguna aktif dilaporkan merupakan korban penipuan atau “money mule.”
Pemerintah kini telah membatasi nilai transaksi dan menolak izin operasi bagi penyedia yang tidak patuh terhadap regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CTF). Dalam waktu dekat, rancangan undang-undang baru akan disusun untuk menutup celah pengawasan yang masih bisa dimanfaatkan oleh kelompok kriminal.
Langkah Australia ini sejalan dengan tren global. Sebelumnya, Selandia Baru telah mengumumkan rencana melarang ATM kripto, sedangkan negara bagian Illinois, AS, baru saja memberlakukan aturan ketat terkait cadangan dana dan transparansi perusahaan kripto.
Pemerintah Australia berharap regulasi baru ini dapat menekan penyalahgunaan teknologi kripto, sekaligus tetap mendukung inovasi di sektor keuangan digital.