Jakarta, 5 November 2025 — Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap delapan individu dan dua entitas yang terhubung dengan jaringan kripto Korea Utara. Mereka dituduh mencuci uang lebih dari USD 3 miliar melalui aset digital dan dana pekerja IT untuk mendanai program nuklir serta rudal balistik rezim Pyongyang.
Dikutip dari Coingape, langkah ini diumumkan oleh Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC). Pejabat AS menuding kelompok peretas yang disponsori negara Korea Utara telah mencuri dan mencuci uang guna mendukung program senjata nuklir.
“Washington akan terus mengejar para fasilitator di balik jaringan ilegal ini untuk memutus sumber pendapatan rezim Korea Utara,” tegas John K. Hurley, Sekretaris Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan AS.
Dua bankir Korea Utara, Jang Kuk Chol dan Ho Jong Son, dituduh mengelola dana hasil pencucian uang termasuk USD 5,3 juta dalam bentuk kripto untuk First Credit Bank, lembaga yang sudah lebih dulu masuk daftar hitam OFAC. Mereka dijatuhi sanksi berdasarkan Perintah Eksekutif (E.O.) 13694 dan 13810, yang memberi wewenang bagi AS untuk menindak aktivitas siber jahat dan pendanaan ilegal rezim Pyongyang.
Sanksi tersebut membekukan seluruh aset mereka, memutus akses ke sistem keuangan global, serta menyerukan negara mitra untuk memblokir transaksi terkait pihak yang terlibat.
Selain itu, AS juga menarget Ryujong Credit Bank serta lima perwakilan Korea Utara di China dan Rusia yang diduga memfasilitasi transaksi jutaan dolar bagi bank-bank yang terkait dengan Pyongyang.
Beberapa di antaranya, Ho Yong Chol disebut membantu transfer dana lebih dari USD 2,5 juta, sementara Han Hong Gil mengatur transaksi lintas batas senilai USD 630 ribu.
Menurut laporan Departemen Keuangan AS, jaringan siber Korea Utara telah mencuri lebih dari USD 3 miliar dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar melalui mata uang kripto. Banyak pekerja IT Korea Utara dilaporkan menggunakan identitas palsu di situs freelance global untuk menghasilkan ratusan juta dolar per tahun bagi rezim Kim Jong Un.