Isu dugaan kepemilikan Bitcoin dalam jumlah besar oleh Venezuela kembali mencuat dan memicu perdebatan global. Laporan terbaru menyebut negara Amerika Latin tersebut diduga menyimpan cadangan Bitcoin senilai hingga US$60 miliar atau sekitar Rp1.007 triliun, angka yang hampir dua kali lipat dari estimasi kepemilikan Bitcoin pemerintah Amerika Serikat.
Klaim ini pertama kali diangkat oleh media digital Project Brazen, yang menyebut Venezuela memiliki apa yang disebut sebagai “cadangan bayangan” Bitcoin. Disebutkan bahwa akumulasi aset kripto tersebut diduga berlangsung selama bertahun-tahun di tengah isolasi ekonomi akibat sanksi internasional.
Dugaan Sumber Akumulasi Bitcoin Venezuela
Menurut laporan tersebut, Bitcoin Venezuela diduga diperoleh melalui tiga jalur utama. Pertama, pertukaran emas yang dilakukan pada 2018 dan dikaitkan dengan Alex Saab, pejabat penting yang menangani perdagangan internasional Venezuela.
Kedua, sebagian pendapatan ekspor minyak yang disebut-sebut dipatok dalam denominasi Bitcoin untuk menghindari pembatasan sistem keuangan global. Ketiga, penyitaan perangkat penambangan kripto dari para penambang lokal oleh aparat negara.
Selama bertahun-tahun, sanksi ekonomi telah membatasi akses Venezuela ke pasar keuangan internasional. Sejumlah analis menilai kondisi ini berpotensi mendorong otoritas negara tersebut memanfaatkan aset kripto sebagai alternatif untuk mempertahankan likuiditas dan transaksi lintas negara.
Data Publik Bertolak Belakang
Namun, data on-chain publik menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Situs pemantau kepemilikan Bitcoin global, Bitcointreasuries.net, mencatat kepemilikan Venezuela hanya sekitar 240 Bitcoin, dengan nilai mendekati US$22 juta atau sekitar Rp368 miliar. Angka tersebut bersumber dari laporan Forbes pada 2022 yang mengutip riset perusahaan analitik blockchain.
Sebagai perbandingan, pemerintah Amerika Serikat saat ini diperkirakan menguasai lebih dari 328.000 Bitcoin dengan nilai sekitar US$30 miliar, yang sebagian besar berasal dari hasil penyitaan penegakan hukum. Perbedaan data ini membuat klaim cadangan bayangan Venezuela terlihat sangat mencolok dan memicu keraguan luas.
Keraguan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk Mauricio di Bartolomeo, Co-Founder Ledn dan pelaku industri aset digital yang besar di Venezuela. Ia menilai ketiga sumber akumulasi Bitcoin yang disebutkan tidak memiliki dasar kuat dalam catatan publik.
Menurutnya, tingkat korupsi, penggelapan, dan hilangnya dana negara di Venezuela membuat sangat kecil kemungkinan adanya akumulasi Bitcoin dalam jumlah signifikan. Ia juga mengungkap bahwa perangkat penambangan milik keluarganya pernah disita pemerintah pada 2018 dan baru dikembalikan lima tahun kemudian dalam kondisi rusak, mengindikasikan pemanfaatan oleh pihak negara tanpa transparansi hasil.
Di Bartolomeo menambahkan bahwa dalam praktiknya, penggunaan stablecoin justru jauh lebih dominan di Venezuela. Di tengah inflasi ekstrem, masyarakat lebih banyak menggunakan stablecoin untuk remitansi karena nilai tukarnya lebih stabil dibandingkan mata uang lokal maupun uang tunai.
Secara praktis, kepemilikan aset kripto oleh negara memang sulit diverifikasi sepenuhnya karena sifatnya yang terdesentralisasi. Namun, jika klaim cadangan Bitcoin Venezuela benar, dampaknya bisa signifikan terhadap peta geopolitik dan pasar global Bitcoin.
Tren negara menguasai Bitcoin sebagai aset strategis mulai menguat sejak Amerika Serikat secara resmi membentuk cadangan Bitcoin nasional melalui perintah eksekutif pada awal 2025. Langkah ini menandai pergeseran Bitcoin dari sekadar aset spekulatif menjadi instrumen strategis negara.
Dalam konteks Venezuela, ketidakjelasan situasi politik dan hubungan dengan Amerika Serikat membuat masa depan dugaan cadangan Bitcoin tersebut semakin tidak pasti. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, isu ini menunjukkan meningkatnya peran Bitcoin dalam dinamika kekuasaan global dan strategi ekonomi negara.