Ketua Komite Pertanian Senat, John Boozman, merilis rancangan undang-undang struktur pasar kripto yang telah diperbarui menjelang pembahasan pada 27 Januari. Pengumuman tersebut berasal dari Komite Pertanian Senat AS. Draf tersebut merupakan hasil dari pembicaraan selama berminggu-minggu, melibatkan Partai Republik dan Demokrat, dan bertujuan untuk memperluas pengawasan CFTC, tetapi negosiasi gagal mencapai kesepakatan bipartisan.
John Boozman menegaskan bahwa komite akan melanjutkan proses meskipun ada perbedaan yang belum terselesaikan dengan Partai Demokrat. Ia mengatakan bahwa kolaborasi telah memperbaiki rancangan undang-undang tersebut, meskipun kesepakatan masih sulit tercapai. Menurut Boozman, sudah saatnya untuk memajukan legislasi tersebut ke tahap pembahasan lebih lanjut.
Draf yang diperbarui ini didasarkan pada diskusi bipartisan yang dirilis pada bulan November. Versi sebelumnya mengusulkan pemberian wewenang kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas ( CFTC ) atas pasar aset digital. Namun, beberapa ketentuan saat itu masih belum terselesaikan dan masih banyak yang belum diputuskan.
Yang perlu diperhatikan, draf baru ini menghapus semua tanda kurung dan mengecualikan bagian tentang pengembang keuangan terdesentralisasi dan anti pencucian uang. Boozman mengatakan RUU tersebut mencerminkan kerja keras selama berbulan-bulan dan masukan dari para pemangku kepentingan. Senator Demokrat Cory Booker ikut serta dalam diskusi, meskipun tidak ada kesepakatan akhir yang tercapai.
Rancangan undang-undang ini berfokus pada pengaturan aset digital melalui persyaratan pendaftaran dan kepatuhan CFTC. Selain itu, rancangan undang-undang ini juga memperjelas bagaimana aset kripto dikategorikan berdasarkan hukum federal. Lebih lanjut, rancangan undang-undang ini menguraikan batasan yurisdiksi antara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan CFTC.
Draf-draf sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan DeFi , pembuatan peraturan bersama, dan perlakuan terhadap stablecoin. Versi revisi menghilangkan beberapa area yang diperdebatkan. Akibatnya, para pembuat undang-undang mempersempit ruang lingkup sebelum pembahasan lebih lanjut.
Ji Hun Kim, CEO dari Crypto Council for Innovation, menggambarkan rilis tersebut sebagai langkah penting. Ia mengatakan aturan yang jelas mendukung perlindungan konsumen dan kejelasan regulasi. Komentarnya tersebut disampaikan setelah rilis komite pada Rabu malam.