Regulator Amerika Serikat kembali menyoroti hubungan dingin antara bank besar dan industri kripto.
Dalam temuan awal, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) mengungkap bahwa sembilan bank raksasa AS disebut telah membatasi atau menolak layanan terhadap sejumlah sektor yang dianggap sensitif, termasuk aset kripto, selama periode 2020 hingga 2023.
Temuan ini menambah ketegangan antara sektor keuangan tradisional dan perusahaan aset digital, terutama setelah beberapa tahun terakhir dipenuhi regulasi ketat dan pengawasan berlapis terhadap industri kripto.
OCC Ungkap Praktik Debanking terhadap Pelaku Kripto
Dalam laporan awalnya, OCC menyebut bahwa bank-bank besar telah membuat “pembeda yang tidak semestinya” dalam menyediakan layanan bagi pelanggan dengan bisnis yang sepenuhnya legal.
Artinya, sejumlah institusi perbankan menolak layanan bukan berdasarkan risiko individual, tetapi karena industri tersebut dianggap sensitif secara politik atau operasional.
Sektor yang terdampak tidak hanya kripto, tetapi juga minyak dan gas, pertambangan batubara, senjata api, private prisons, produk tembakau, hingga industri hiburan dewasa.
Namun, sektor kripto mendapat perhatian khusus karena sifat pengawasan yang sangat ketat sejak 2020.
Menurut OCC, bank menerapkan pembatasan terhadap penerbit aset kripto, bursa kripto, serta administrator layanan kripto.
Alasan yang digunakan umumnya terkait kekhawatiran pencucian uang, risiko kejahatan finansial, dan kepatuhan.
Perlu dicatat bahwa OCC tidak menyebutkan detail nama perusahaan kripto yang terdampak, namun laporan tersebut menunjukkan pola yang konsisten di antara sembilan bank terbesar di Amerika Serikat.
Bank-Bank yang Disorot dalam Penyelidikan
Melansir dari Cointelegraph, OCC mengatakan bahwa investigasi mereka mencakup sembilan lembaga perbankan besar yang berada di bawah regulasinya, yaitu:
- JPMorgan Chase
- Bank of America
- Citibank
- Wells Fargo
- US Bank
- Capital One
- PNC Bank
- TD Bank
- BMO Bank
Kesembilan bank tersebut diketahui menerapkan kebijakan internal seperti pembatasan akses, penutupan rekening, atau mewajibkan proses eskalasi panjang sebelum perusahaan kripto dapat memperoleh akses layanan finansial.
OCC menilai beberapa kebijakan itu dilakukan secara terbuka, tetapi sebagian lainnya diterapkan tanpa pengakuan dari pihak bank yang bersangkutan.
Investigasi Bisa Mengarah ke Departemen Kehakiman
OCC mengungkap bahwa investigasi masih berlangsung dan dapat diperluas. Jika temuan awal terbukti kuat, laporan ini bisa diteruskan ke Departemen Kehakiman (DOJ) untuk penanganan lebih lanjut.
Komptroler Mata Uang, Jonathan Gould, menyebut tindakan debanking tersebut sebagai “penggunaan kewenangan yang tidak tepat” oleh bank-bank terbesar AS.
Ia menambahkan bahwa sektor yang menjalankan bisnis legal seharusnya tidak diperlakukan berbeda hanya karena sensitivitas politik atau opini publik.
Kritik terhadap Laporan OCC
Meski demikian, beberapa analis menilai laporan OCC belum menyentuh akar masalah.
Peneliti kebijakan dari Cato Institute, Nick Anthony, mengatakan bahwa regulator perbankan lain seperti Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) sebelumnya memang memberi sinyal kepada bank untuk berhati-hati, bahkan menjauhi perusahaan kripto sepenuhnya.
Hal ini diperkuat oleh temuan Komite Jasa Keuangan DPR AS yang menunjukkan adanya “pause letters” dari FDIC yang diduga ikut mendorong praktik debanking pada ekosistem aset digital.
Caitlin Long, CEO Custodia Bank, juga menilai bahwa lembaga seperti FDIC dan Federal Reserve justru menjadi aktor utama dalam tekanan terhadap sektor kripto, terutama terhadap bank kecil dan menengah.