Perwakilan AS Sam Liccardo dan Young Kim memperkenalkan RUU PACE yang didukung oleh kedua partai minggu ini untuk memodernisasi akses pembayaran dan mengurangi biaya transaksi. Proposal ini menciptakan kerangka kerja federal bagi perusahaan fintech dan kripto untuk mengakses sistem Federal Reserve. Para pembuat undang-undang bertujuan untuk mempercepat pembayaran dan memangkas biaya yang terkait dengan proses perbankan berlapis-lapis saat ini.
Undang-Undang PACE menetapkan lisensi nasional opsional untuk penyedia layanan pembayaran yang memenuhi syarat. Perusahaan-perusahaan ini harus memiliki setidaknya 40 lisensi pengirim uang negara bagian agar memenuhi syarat. Kantor Pengawas Mata Uang (Office of the Comptroller of the Currency) akan mengawasi kerangka kerja ini.
Namun, sistem ini tidak menggantikan regulasi negara bagian. Sebaliknya, sistem ini menawarkan opsi federal yang lebih efisien dengan jangka waktu peninjauan yang telah ditentukan. Perusahaan yang disetujui harus mempertahankan cadangan penuh, memisahkan dana pelanggan, dan memenuhi standar kepatuhan yang ketat.
Berdasarkan proposal tersebut, penyedia layanan yang disetujui akan mendapatkan akses langsung ke sistem pembayaran Federal Reserve. Ini termasuk layanan Fedwire, FedNow, dan FedACH. Akses ini mengurangi ketergantungan pada bank perantara yang seringkali memperlambat transaksi.
Saat ini, banyak pembayaran melewati beberapa lembaga sebelum selesai. Akibatnya, penundaan dan biaya tambahan memengaruhi konsumen dan bisnis. Perwakilan Sam Liccardo mengatakan RUU ini menargetkan inefisiensi ini dan bertujuan untuk menurunkan biaya.
Selain itu, RUU ini sejalan dengan konsep “rekening induk ramping” (skinny master accounts) yang digagas oleh Gubernur Federal Reserve Christopher Waller. RUU ini juga memberikan wewenang akhir kepada Dewan Federal Reserve atas persetujuan rekening, bukan kepada bank-bank regional.