Bank-bank terpecah pendapat terkait aturan imbal hasil stablecoin dalam Undang-Undang CLARITY, seiring berlanjutnya perpecahan menjelang pembahasan di Komite Perbankan Senat. Menurut jurnalis Eleanor Terrett, bank-bank besar yang melayani konsumen menentang kompromi tersebut, sementara yang lain menunjukkan dukungan. Perselisihan berpusat pada apakah proposal tersebut cukup mencegah penarikan simpanan secara paksa dan menutup celah berbasis imbalan.
Perselisihan ini telah mengungkap garis patahan yang jelas di seluruh sektor perbankan. Menurut Eleanor Terrett, bank-bank besar dengan eksposur ritel tetap tidak puas dengan draf bahasa saat ini. Namun, lembaga-lembaga tanpa operasi yang berhadapan langsung dengan konsumen tampaknya lebih nyaman dengan proposal tersebut.
Beberapa bank komunitas juga menunjukkan dukungan, meskipun badan perwakilan utama mereka tidak setuju. Asosiasi Bankir Komunitas Independen Amerika terus menyuarakan kekhawatiran di Washington. Perpecahan ini sekarang membentuk bagaimana industri secara lebih luas mendekati proses legislatif yang akan datang.
Pada intinya, bank-bank berpendapat bahwa draf bahasa tersebut masih terlalu sempit. Menurut Terrett, para kritikus percaya bahwa hal itu memberi ruang bagi perusahaan kripto untuk menghindari pembatasan. Mereka berpendapat bahwa kompromi tersebut tidak menghilangkan imbal hasil tetapi mengubah cara perusahaan menyusun imbalan.
Asosiasi perbankan memperkuat kekhawatiran ini dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada 4 Mei. Kelompok-kelompok termasuk American Bankers Association dan Bank Policy Institute mengatakan proposal tersebut “tidak memadai.” Mereka menekankan bahwa proposal tersebut gagal untuk sepenuhnya melarang imbal hasil dan bunga pada stablecoin.
Selain itu, mereka memperingatkan bahwa imbalan yang terkait dengan saldo atau durasi kepemilikan masih dapat mendorong kepemilikan yang menganggur. Struktur tersebut, kata mereka, berisiko melemahkan upaya untuk mencegah migrasi simpanan dari bank-bank tradisional.