Washington, AS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) kripto di Amerika Serikat berpotensi kembali tertunda selama beberapa pekan. Senat AS kini mengalihkan fokus ke isu keterjangkauan harga rumah dan biaya hidup, seiring meningkatnya tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Menurut laporan Bloomberg yang dikutip Cointelegraph, Senate Banking Committee memprioritaskan implementasi agenda affordability Presiden Donald Trump. Akibatnya, pembahasan regulasi kripto diperkirakan baru akan dilanjutkan pada akhir Februari atau Maret 2026.
Fokus Senat Bergeser ke Agenda Affordability
Perubahan prioritas ini dipicu oleh perintah eksekutif Presiden Trump yang ditandatangani awal pekan ini. Kebijakan tersebut melarang institusi keuangan besar dan investor Wall Street membeli rumah tinggal keluarga (single-family homes).
Langkah ini bertujuan menekan lonjakan harga properti yang dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin membebani masyarakat AS. Di mata Senat, isu keterjangkauan hunian dianggap lebih mendesak dibandingkan mendorong regulasi aset kripto dalam waktu dekat.
Dampaknya, pembahasan RUU struktur pasar kripto—yang bertujuan mengatur pembagian kewenangan antara US Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC)—kembali harus menunggu.
Bukan Penundaan Pertama
Penundaan ini bukan yang pertama bagi RUU kripto. Sebelumnya, Komite Perbankan dan Komite Pertanian Senat telah menunda agenda markup demi mencari dukungan lintas partai.
Situasi semakin rumit setelah Coinbase, salah satu pelobi terbesar industri kripto, menarik dukungan terhadap rancangan undang-undang tersebut.
“Setelah meninjau draf teks RUU Perbankan Senat selama 48 jam terakhir, Coinbase sayangnya tidak dapat mendukung RUU tersebut sebagaimana adanya,” tegas CEO Coinbase Brian Armstrong.
Penarikan dukungan ini dipicu perbedaan pandangan terkait pengaturan stablecoin dan platform terdesentralisasi.
“Versi ini akan jauh lebih buruk daripada status quo saat ini. Kami lebih memilih tidak ada RUU sama sekali daripada RUU yang buruk,” ujar Armstrong melalui unggahan di platform X.
Sementara itu, Partai Republik di Komite Pertanian Senat telah merilis draf RUU versi mereka. Namun hingga kini, draf tersebut belum mendapat dukungan dari kubu Demokrat, sehingga peluang pengesahan dalam waktu dekat masih belum pasti.
Tekanan Politik Jelang Pemilu Paruh Waktu
Faktor politik turut memperberat proses legislasi. Jajak pendapat terbaru dan data dari Polymarket menunjukkan Partai Demokrat unggul dengan peluang hampir 80% untuk merebut mayoritas di DPR AS.
Kondisi ini mendorong Partai Republik memusatkan perhatian pada kebijakan yang dinilai langsung berdampak pada pemilih, seperti harga rumah dan biaya hidup. Isu tersebut dinilai lebih mudah diterjemahkan ke publik dibanding regulasi aset digital yang kompleks.
Meski pemerintah AS sebelumnya menyebut kripto sebagai prioritas kebijakan di tahun pertama pemerintahan Trump, realitas politik membuat agenda ini harus bergeser.
Penasihat kripto Gedung Putih, Patrick Witt, bahkan mengingatkan bahwa waktu untuk mengesahkan RUU kripto semakin sempit. Ia menilai kompromi politik menjadi langkah yang tak terelakkan jika regulasi ini ingin disahkan sebelum dinamika politik berubah lebih jauh.
Dampak bagi Pasar Kripto
Bagi pasar, penundaan ini memperpanjang fase ketidakpastian regulasi di Amerika Serikat. Tanpa kepastian hukum yang jelas, pelaku industri dan investor global cenderung menahan langkah strategis, terutama di sektor DeFi dan stablecoin.
Meski belum menjadi sinyal penolakan langsung, penundaan pembahasan RUU kripto tetap menjadi faktor sentimen yang diperhatikan pelaku pasar dalam jangka pendek.