Decentralized Finance (DeFi) selama ini identik dengan akses terbuka. Dengan crypto wallet, layanan seperti swap, lending, borrowing, atau liquidity pool dapat digunakan tanpa meminta izin lembaga tertentu
Namun, bagaimana jika layanan yang tetap berjalan di blockchain dan smart contract hanya bisa digunakan oleh wallet yang memenuhi syarat tertentu?
Inilah konsep Permissioned DeFi, yang menerapkan access control pada protocol, application, atau liquidity pool melalui KYC, AML screening, verifikasi identitas, wallet authorization, atau aturan compliance lainnya.
Permissioned DeFi juga tidak berarti blockchain-nya menjadi tertutup. Blockchain tetap dapat bersifat public dan permissionless, sementara pembatasan diterapkan pada layanan tertentu.
Lantas, jika DeFi lahir dari gagasan open access dan permissionless participation, mengapa sebagian layanan DeFi justru mulai membutuhkan izin?
Permissioned DeFi adalah model decentralized finance yang membatasi akses ke protocol, liquidity pool, atau layanan tertentu.
Peserta harus memenuhi syarat seperti verifikasi identitas, KYC, AML screening, verifikasi wallet, whitelist, credential, atau authorization sebelum dapat berinteraksi.
Pada DeFi permissionless, wallet dapat langsung terhubung dan menggunakan protocol. Adapun pada Permissioned DeFi, wallet harus melalui verifikasi dan mendapatkan authorization terlebih dahulu.
Istilah permissioned berarti adanya persyaratan untuk menentukan siapa yang dapat berpartisipasi. Setelah authorization terpenuhi, smart contract tetap menjalankan aturan dan transaksi secara otomatis.