Pemerintah Thailand dikabarkan sedang merancang kebijakan terobosan yang memungkinkan para wisatawan memanfaatkan aset kripto untuk melakukan pembelian di dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi dengan kartu kredit. Langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis besar Thailand untuk memodernisasi sistem keuangannya dan menyambut kemajuan teknologi aset digital global.
Dilansir dari Bangkok Post pada Selasa (27 Mei 2025), Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Pichai Chunhavajira, mengungkapkan bahwa kebijakan ini saat ini tengah dalam tahap peninjauan oleh Kementerian Keuangan bersama Bank Sentral Thailand.
Melalui kebijakan ini, turis dapat menyambungkan dompet kripto mereka ke kartu kredit yang bisa digunakan untuk bertransaksi di berbagai merchant lokal. Yang menarik, para penjual akan tetap menerima pembayaran dalam bentuk mata uang baht Thailand, tanpa harus mengetahui bahwa transaksi sebenarnya menggunakan aset kripto.
Uji coba atas kebijakan ini akan dilakukan setelah seluruh kesiapan teknis dan regulasi pendukung terpenuhi. Pichai menambahkan bahwa skema ini sangat sesuai untuk Thailand karena tidak secara langsung melibatkan baht, sehingga risiko terhadap kestabilan mata uang lokal dapat ditekan.
Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Investasi
Selain terobosan dalam sistem pembayaran, pemerintah Thailand juga sedang menyiapkan reformasi besar-besaran terhadap regulasi pasar modal. Pichai menyampaikan bahwa penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan peraturan antara pasar modal tradisional dan aset digital, yang saat ini masih berada di bawah undang-undang yang berbeda. Penyatuan ini dinilai penting untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi dalam pengawasan kedua sektor tersebut.
Reformasi ini juga akan melibatkan pelonggaran batasan investasi bagi institusi keuangan. Saat ini, perusahaan asuransi jiwa dan institusi besar lain yang mengelola dana ratusan miliar baht hanya dapat menanamkan modal pada obligasi pemerintah. Rencana reformasi akan membuka peluang bagi mereka untuk berinvestasi di instrumen swasta seperti saham.
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga tengah mengevaluasi regulasi terkait saham treasuri (saham yang dibeli kembali oleh perusahaan) serta merancang kebijakan untuk mengawasi praktik perdagangan frekuensi tinggi (high-frequency trading), demi menciptakan pasar yang lebih transparan dan adil.
Sebagai bagian dari agenda reformasi ini, rancangan undang-undang baru juga tengah disusun untuk memperkuat otoritas Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC). Aturan baru ini memungkinkan SEC membawa kasus besar langsung ke ranah hukum tanpa harus melalui proses birokrasi yang kompleks.
Dalam pernyataannya, Pichai juga menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan sektor aset digital, namun menekankan bahwa inovasi harus berjalan seimbang dengan kestabilan sistem keuangan nasional.
Ia mencontohkan peluncuran G-Tokens, yaitu token berbasis blockchain yang memungkinkan investor ritel membeli obligasi pemerintah dalam denominasi kecil, sebagai salah satu inovasi konkret yang sedang dijalankan. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan imbal hasil lebih tinggi kepada masyarakat dan meningkatkan daya tarik obligasi Thailand bagi investor luar negeri.
Langkah ini memperkuat kebijakan yang telah diumumkan pada 13 Mei lalu, di mana Kementerian Keuangan Thailand berencana menerbitkan token digital investasi senilai 5 miliar baht (sekitar Rp2,5 triliun) untuk penawaran obligasi kepada investor ritel.
Upaya tersebut juga sejalan dengan kebijakan regulator pasar modal Thailand yang pada Februari lalu meluncurkan sistem perdagangan efek berbasis tokenisasi untuk investor institusional. Sementara itu, pada Maret, SEC Thailand menyetujui penggunaan stablecoin seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) dalam transaksi di bursa kripto resmi.