Michael Saylor, Chairman perusahaan teknologi Strategy yang dikenal fokus pada investasi Bitcoin, kembali mengisyaratkan aksi akumulasi BTC terbaru oleh perusahaannya, menandai minggu kedelapan berturut-turut Strategy melakukan pembelian Bitcoin dalam fase akumulasi yang makin agresif.
“Warna oranye adalah favorit saya,” tulis Saylor dalam postingan di X pada Minggu (1/6/2025), sambil membagikan tangkapan layar portofolio perusahaan.
Pada 26 Mei lalu, MicroStrategy resmi menambah 4.020 BTC senilai sekitar US$427 juta atau setara Rp7 triliun ke dalam portofolionya. Dengan penambahan ini, total kepemilikan Bitcoin perusahaan mencapai 580.250 BTC, menjadikannya entitas publik dengan kepemilikan Bitcoin terbesar di dunia.
Angka ini bahkan melampaui gabungan kepemilikan BTC oleh pemerintah Amerika Serikat dan Tiongkok, menurut data dari Bitcoin Treasuries.
MicroStrategy Jadi Indikator Sentimen Institusi terhadap Bitcoin
MicroStrategy kini sering dianggap sebagai “proxy saham” untuk Bitcoin karena harga sahamnya sangat berkorelasi dengan pergerakan BTC. Bagi banyak pelaku pasar, perusahaan ini menjadi simbol adopsi institusional terhadap aset kripto, terutama karena strategi cadangannya yang sangat bergantung pada Bitcoin.
Menurut CEO CryptoQuant, Ki Young Ju, akumulasi agresif MicroStrategy telah mengubah dinamika pasar. Sementara laporan Cointelegraph melaporkan bahwa bank kripto Sygnum memperingatkan pembelian dalam skala besar oleh institusi bisa memicu kelangkaan pasokan atau dikenal sebagai supply shock, yang berpotensi mendorong harga Bitcoin ke level lebih tinggi.
Namun demikian, langkah MicroStrategy tidak lepas dari kritik. Sejumlah investor mempertanyakan keabsahan klaim kepemilikan Bitcoin oleh perusahaan, terutama karena absennya audit Proof-of-Reserves (PoR) secara rutin. Beberapa pihak khawatir BTC yang dilaporkan hanya bersifat “Bitcoin di atas kertas”.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Saylor menyatakan bahwa audit cadangan secara terbuka justru berisiko bagi institusi besar. Proses ini dinilai dapat mengekspos alamat dompet perusahaan dan membuka celah terhadap pelacakan atau potensi serangan dari aktor jahat.
Transparansi tinggi yang melekat pada sistem blockchain publik memang sering dianggap sebagai penghambat utama bagi perusahaan besar untuk menjalankan operasional sepenuhnya secara on-chain.
“Tidak ada analis keamanan institusi yang akan menyarankan untuk mempublikasikan seluruh alamat wallet. Hal itu justru memungkinkan entitas tersebut untuk dilacak bolak-balik,” jelas Saylor dalam diskusi di konferensi Bitcoin 2025 pada 26 Mei 2025.