Rusia melalui beberapa kementerian seperti Kementerian Energi, Kementerian Pengembangan Digital, dan Layanan Pajak Federal, tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan Bitcoin. Pemerintah membuat daftar khusus penambang Bitcoin di wilayah dengan aktivitas tinggi guna memantau penggunaan listrik dan memastikan kepatuhan pajak.
Menurut Ivan Chebeskov dari Kementerian Keuangan, hanya sekitar 30% penambang yang resmi mendaftar sejak akhir 2024, padahal aturan mewajibkan pendaftaran bagi yang menggunakan listrik lebih dari 6.000 kWh per bulan. Jika melebihi batas ini, penambang wajib mendaftar sebagai pengusaha.
Wakil Menteri Energi, Petr Konyushenko, menyatakan daftar tersebut akan memudahkan pemerintah mengawasi dan mengenakan pajak pada pelaku penambangan. Pada akhir 2024, Presiden Putin menandatangani dua undang-undang terkait penambangan dan mata uang digital, termasuk larangan penambangan bagi warga negara asing serta hak pemerintah membatasi aktivitas ini di wilayah tertentu.
Meski penambangan kripto legal, perdagangan mata uang kripto masih dilarang di Rusia. Pemerintah juga menerapkan larangan penambangan di beberapa daerah saat musim dingin untuk menghindari pemadaman listrik. Perusahaan listrik PAO Rosseti bahkan berencana menyediakan infrastruktur khusus untuk penambangan dengan memanfaatkan listrik yang tidak terpakai.
Di tengah sanksi Uni Eropa dan pembatasan layanan dari beberapa bursa kripto, sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi) di Rusia justru berkembang dan mulai diadopsi oleh sejumlah lembaga.