Gubernur Carolina Selatan Henry McMaster menandatangani Rancangan Undang-Undang Senat 163 pada 19 Mei, menciptakan kerangka hukum yang mencegah lembaga negara menggunakan mata uang digital bank sentral sekaligus memperluas perlindungan untuk penambangan kripto, penyimpanan mandiri, dan operasi blockchain. Undang-undang ini juga memperkuat hak aset digital bagi individu dan bisnis di seluruh negara bagian. Hal ini mengikuti upaya legislatif sebelumnya di bawah Rancangan Undang-Undang Anggaran Tahun Fiskal 2022-2023 H. 5150 yang terkait dengan inisiatif pendidikan aset digital.
Menurut undang-undang tersebut, lembaga pemerintah Carolina Selatan tidak dapat menerima, menguji, atau berpartisipasi dalam program mata uang digital bank sentral apa pun yang terkait dengan Federal Reserve atau pemerintah federal. RUU tersebut mendefinisikan CBDC sebagai mata uang digital yang diterbitkan pemerintah.
Undang-undang ini melindungi individu dan bisnis yang menggunakan aset digital untuk pembayaran dan transaksi yang sah. Secara khusus, undang-undang ini mencegah pembatasan penerimaan mata uang kripto untuk barang dan jasa yang legal.
Selain itu, undang-undang ini memperkuat hak kepemilikan mandiri, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola aset digital mereka secara independen. Kerangka kerja ini juga membatasi tindakan regulasi atau pajak yang ditargetkan secara khusus kepada pengguna kripto.
Menurut rancangan undang-undang tersebut, penggunaan teknologi blockchain mencakup sistem keuangan, pengalihan properti, catatan publik, dan manajemen kontrak. Selain itu, juga mencakup sistem identitas, catatan perizinan, dan proses otentikasi aset.
Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya dari Asosiasi Nasional CIO Negara Bagian mengenai aplikasi blockchain dalam sistem pemerintahan.