Harga Bitcoin (BTC) diprediksi berpeluang kembali menembus US$100.000 sebelum akhir 2026.
Proyeksi tersebut disampaikan Sean Farrell, Head of Digital Asset Strategy Fundstrat, yang melihat kebijakan utang pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai katalis potensial bagi pasar crypto.
Farrell menilai Bitcoin kemungkinan telah melewati titik terendah dalam siklus sebelumnya dan mulai memasuki siklus baru. Namun, ia mengakui target awal sebesar US$115.000 semakin sulit tercapai tahun ini.
Tekanan Utang AS Dinilai Bisa Mendukung Bitcoin
Farrell melihat peluang kenaikan Bitcoin dari tekanan fiskal AS di tengah tingginya imbal hasil obligasi pemerintah.
Menurut laporan tersebut, imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun berada pada level tertinggi sejak 2007, sementara pasar telah memperhitungkan kemungkinan empat kenaikan suku bunga dalam 12 bulan mendatang.
Kondisi ini biasanya menekan aset berisiko karena investor memiliki alternatif investasi dengan imbal hasil lebih menarik.
Namun, Farrell justru menyebut situasi tersebut sebagai “A bull case in and of itself.” Artinya, kondisi tersebut dapat menjadi alasan tersendiri untuk memperkirakan kenaikan harga Bitcoin.
Pandangan itu didasarkan pada rasio utang pemerintah AS yang telah melampaui 120% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan defisit fiskal sekitar 6–7% dari PDB.
Farrell juga mengutip proyeksi Congressional Budget Office (CBO) bahwa kenaikan satu poin persentase dalam rata-rata biaya bunga dapat memperbesar proyeksi defisit 30 tahun dari 9% menjadi 14% terhadap PDB.
Besarnya beban bunga tersebut dinilai dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan biaya pembiayaan utang.
Kebijakan Treasury AS Jadi Katalis Potensial
Farrell menyoroti langkah Departemen Keuangan AS yang disebut meningkatkan pembelian kembali obligasi jangka panjang melalui penerbitan surat utang jangka pendek atau Treasury bills.
Kebijakan yang diumumkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 19 Agustus 2026 itu dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pasar obligasi.
Menurut Farrell, langkah tersebut berpotensi memengaruhi kondisi moneter dan meningkatkan risiko penurunan daya beli mata uang atau monetary debasement.wwbola